Pandemi COVID-19 berdampak pada meningkatnya kasus kekerasan seksual berbasis gender online (KBGO). YLBH APIK Jakarta mencatat bahwa selama tahun 2021, KBGO menjadi kasus yang paling banyak dilaporkan. Tidak berhenti sampai di situ, YLBH APIK Jakarta juga memotret buramnya penanganan dan perlindungan terhadap perempuan yang menjadi korban KBGO. Kebijakan yang belum berpihak kepada korban, kuatnya budaya patriarki yang meluas ke dunia maya, lemahnya perspektif aparat penegak hukum yang memperbesar potensi reviktimisasi dan kriminalisasi, minimnya upaya pemulihan korban dari negara, serta budaya masyarakat yang masih lemah dalam memberikan dukungan terhadap korban terus menjadi hambatan hingga saat ini. Kertas kebijakan ini dibuat sebagai bahan masukan kepada Pemerintah dan DPR untuk melihat betapa pentingnya pengaturan tentang penanganan, perlindungan, dan pemulihan bagi korban KBGO melalui RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Dalam kertas kebijakan ini dijelaskan apa saja bentuk dan modus KBGO, hal-hal yang menjadi hambatan dalam penanganannya, serta muatan RUU TPKS yang terkait dengan KBGO. Pada bagian akhir, disampaikan pula rekomendasi langkah-langkah yang perlu dilakukan di masa mendatang. Kertas kebijakan ini ditulis oleh Sri Wiyanti Eddyono (Fakultas Hukum UGM) dan Fatkhurozi (Peneliti Sammi Institut) dengan melibatkan Tim Diskusi YLBH APIK Jakarta, dan diterbitkan oleh YLBH APIK Jakarta atas dukungan Rutgers. Selengkapnya, silahkan unduh file kertas kebijakan ini melalui tautan berikut: KERTAS KEBIJAKAN – KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS ONLINE DAN PERLINDUNGAN KORBAN: Pentingnya Pengaturan Hukum Yang Komprehensif dalam RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual  Dokumen juga dapat diakses melalui laman YLBH APIK Jakarta berikut: Laman YLBH APIK Jakarta

Narasumber: 

• Jumiyem (Sekolah PRT Tunas Mulia DIY)
• Susilo Andi Darma, S.H., M.Hum (Dosen Hukum Ketenagakerjaan FH UGM / Peneliti LGS)
• Dr. Ninik Rahayu, S.H., MS (Anggota Tim Substansi RUU-PPRT)

Editor: Nabiyla Risfa Izzati, S.H., LL.M (Adv) (Dosen Hukum Ketenagakerjaan FH UGM / Peneliti LGS)

Copywriter: Diantika Rindam Floranti, S.H., LL.M.

Pekerja Rumah Tangga (PRT) merupakan jenis pekerjaan yang banyak digeluti oleh penduduk Indonesia, dengan tren meningkat setiap tahun. PRT selama ini melakukan pekerjaan dengan memenuhi unsur upah, perintah dan pekerjaan, dengan demikian PRT seharusnya dipandang sebagai pekerja yang berhak atas hak-hak normatif dan perlindungan sebagaimana yang diterima pekerja pada umumnya. Namun di Indonesia PRT jarang disebut sebagai pekerja (workers) dan hanya dianggap sebagai pembantu (helper). Hubungan kerja antara para PRT dan majikan umumnya hanya diatur berdasarkan kepercayaan atau kekeluargaan saja. Mayoritas PRT tidak memiliki perjanjian kerja sebagaimana yang dimiliki oleh pekerja di perusahaan. Padahal, perjanjian kerja merupakan pedoman bagi kedua pihak yang memuat sejumlah kewajiban, dan menjamin sejumlah hak. read more

Narasumber: 

• Imelda Riris (Never Okay Project)
• Maidina Rahmawati (Peneliti ICJR)
• Nabiyla Risfa Izzati, S.H., LL.M (Adv) (Dosen Hukum Ketenagakerjaan FH UGM / Peneliti LGS)

Editor: Nailul Amany, S.H., M.H. (Dosen Hukum Ketenagakerjaan FH UGM / Peneliti LGS)

Copywriter dan Layout:

• Diantika Rindam Floranti, S.H., LL.M.
• Annisa Ayuningtyas, S.H., LL.M.

Policy Brief ini bermaksud memberikan catatan kritis terhadap permasalahan penanganan kasus kekerasan di dunia kerja dan mendorong hadirnya suatu undang-undang yang secara khusus mengatur terkait kekerasan seksual serta melindungi setiap orang dari ancaman kekerasan seksual (RUU-PKS), termasuk para pekerja di Indonesia.

Policy brief ini disusun oleh Pusat Kajian Hukum, Gender, dan Masyarakat Fakultas Hukum UGM (LGS). Dirumuskan dari Serial Diskusi Publik “Bedah RUU-PKS”, policy brief ini mengacu pada draf RUU-PKS yang diusulkan pada tahun 2016. Tayangan ulang terhadap kegiatan diskusi publik tersebut dapat diakses melalui YouTube Kanal Pengetahuan FH UGM melalui tautan YouTube berikut: https://www.youtube.com/watch?v=68dfhRGdtIc read more

Penulis: “Tim Rencana Aksi Daerah Perempuan untuk Perdamaian di Poso”

Editor:

Sri Wiyanti Eddyono (Law, Gender, and Society, Fakultas Hukum UGM)

Tim Penulis dan Kontributor:

1. Salma Masri (KPKPST)
2. Evani Hamzah (Solidaritas Perempuan – Sintuwuraya Poso)
3. Roswin Wuri (Sekolah Perempuan Aman -Poso)
4. Budiman Maliki (LPMS)
5. Indrianti Nur (LPMS)
6. Nurlaila Lamasituju (Buyung Katedo, Poso)
7. Martince (Mosintuwu, Tentena Poso)
8. Jalaludin (Kesbangpol Pemda Poso)
9. Fuad Amhar (Dinas Sosial, Pemda Poso)
10. Mariones Biralino (Anggota DPRD, Poso)
11. Lies Sigilipu (Universitas Kristen Tentena Poso)
12. Sri Wiyanti Eddyono (FH UGM, Yogyakarta)
13. Aisyah (Dinas Pemberdayaan Perempuan)
14. Ningsi (Dinas Pendidikan)
15. Thabita (Akademisi)
16. Betsi Kabilaha (WIA)
17. Ruwaida (STAI POSO)
18. Fero (Dinas Sosial)

Konsep Kebijakan ini disusun sebagai naskah akademis atau dasar argumentasi  penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) untuk Perdamaian yang berperspektif Gender di Poso. Inisiatif  penyusunan RAD  muncul dari proses yang panjang. Inisiasi ini dimulai dari adanya penelitian tentang Peran Perempuan dalam Mencegah Kekerasan berbasis Ektrimisme di beberapa daerah termasuk di Poso yang dilakukan oleh Gender, Peace and Security Centre, Monash University, Australia (Monash GPS) dengan Semarak Cerlang Nusa, Consultancy, Research, Education and Social Transformation (SCN-CREST) Indonesia pada tahun 2016 yang dikordinasi oleh Sri Wiyanti Eddyono dan Jaque True.  Hasil dari penelitian tersebut  menunjukkan bahwa inisiatif-inisiatif perempuan di Poso dalam mencegah konflik yang berkelanjutan di Poso sangat beragam, dan dilakukan oleh berbagai pihak, baik secara individu maupun kolektif. Sayangnya inisiatif yang ada belum terkoneksi dan bersinergi sehingga belum dianggap memberi dampak signifikan oleh berbagai pihak termasuk pemerintah. Dampaknya, pelibatan perempuan dalam perencanaan program dan pelaksanaan pembangunan perdamaian di Poso belum dianggap penting dan inisiatif-inisiatif yang ada kurang mendapat dukungan dari berbagai pihak. read more

Narasumber: 

• Lia Anggiasih (Koalisi Perempuan Indonesia)
• Dr. Muhadjir Darwin, MPA (Ketua Tim Perumus Kebijakan PPKS UGM)
• Sri Wiyanti Eddyono, S.H., LL.M, Ph.D (Dosen Hukum Pidana & Ketua LGS FH UGM)
• Julian Dwi Prasetia, S.H., M.H. (Kadiv Advokasi LBH Yogyakarta)

Policy Brief ini bermaksud memberikan catatan kritis terhadap permasalahan penanganan kasus kekerasan di lingkungan kampus, dengan memberikan refleksi atas penanganan kasus kekerasan seksual di Universitas Gadjah Mada.

Policy Brief ini ditulis oleh Pusat Kajian Hukum, Gender, dan Masyarakat (Research Centre for Law Gender and Society) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Dirumuskan dari Diskusi “Alerta! Kampus Darurat Kekerasan Seksual” yang dilaksanakan oleh Unit Jaminan Mutu, Kurikulum, Akademik, dan Teknologi Informasil Fakultas Hukum UGM. read more

Ditulis oleh: Diantika Rindam Floranti, S.H., LL.M

Editor:

• Sri Wiyanti Eddyono, S.H., LL.M., PhD
• Laras Susanti, S.H., LL.M
• M. Fatahillah Akbar, S.H., LL.M

Kekerasan seksual yang terjadi khususnya di kampus menimbulkan dampak yang beragam terhadap korban; trauma yang berkelanjutan yang menjadi persoalan kesehatan   psikis dan non psikis, kesulitan berkonsentrasi dalam penyelesaian studi, ketakutan dalam melakukan aktifitas pembelajaran (dikarenakan takut bertemu dengan pelaku), menyalahkan diri sendiri dan bahkan berdampak pada keinginan melakukan bunuh diri.

Darurat kekerasan seksual di kampus ini membuat sebuah kampus / perguruan tinggi perlu memiliki peraturan khusus mengenai pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual. Universitas Gadjah Mada (UGM) merupakan satu dari sedikit kampus yang memiliki peraturan khusus yang mengatur mengenai kekerasan seksual di kampus, yaitu Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada No 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual oleh Masyarakat Universitas Gadjah Mada. Policy Brief ini bermaksud membahas lebih dalam terkait dengan peraturan tersebut. read more

NARASUMBER

• Rimawan Pradiptyo (Pakar Ekonomi, Dosen FEB UGM)
• Nabiyla Risfa Izzati (Dosen FH UGM)
• Anis Hidayah (Founder Migrant Care)

Policy Brief ini bermaksud memberikan catatan kritis terhadap pengaruh RUU-CK terhadap kondisi ketenagakerjaan di Indonesia dari sudut pandang hukum ketenagakerjaan, dengan memberikan perhatian khusus terhadap nasib buruh perempuan dalam pusaran RUU-CK. Di samping itu, Policy Brief juga berusaha menelaah relevansi kelanjutan pembahasan RUU-CK di tengah pandemi COVID-19 saat ini dari sudut pandang ilmu ekonomi.

Policy Brief ini ditulis oleh Pusat Kajian Hukum, Gender, dan Masyarakat (Research Centre for Law Gender and Society) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Dirumuskan dari Serial Omnibus Law “Kritisi Atas RUU Cipta Kerja: Ancaman Krisis Perburuhan Indonesia” yang dilaksanakan oleh Unit Jaminan Mutu, Kurikulum, Akademik, dan Teknologi Informasil Fakultas Hukum UGM. read more

Narasumber: 

• Saeroni, S.Ag., M.H. (Manager Riset & Training Rifka Annisa)
• Sri Wiyanti Eddyono, S.H., LL.M., Ph.D (Dosen Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum UGM / Pusat Kajian LGS FH UGM)

Policy Brief ini bermaksud memberikan catatan kritis terhadap eksistensi Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga (RUU-KK). RUU-KK memiliki permasalahan-permasalahan krusial apabila ditinjau dari: (1) Semangat dasar (raison d’etre) dibentuknya RUU-KK; (2) Konsepsi Ketahanan Keluarga dalam RUU-KK yang menstigmatisasi dan mendomestifikasi peran perempuan; (3) Substansi RUU-KK yang memisahkan publik dan domestik dan bertentangan dengan peraturan lain yang bernuasa adil gender; (4) mendekriminalisasi kejahatan yang terjadi di ranah domestik, namun di sisi lain mengkriminalisasi suatu perbuatan yang seharusnya tidak bisa dianggap kejahatan. read more

Narasumber: 

• I Gusti Agung Made Wardana, S.H., LL.M., Ph.D
• Sri Wiyanti Eddyono, S.H., LL.M., Ph.D

Policy Brief ini berusaha menelusuri akar masalah COVID-19 dengan menggunakan dua pendekatan hukum, yaitu hukum lingkungan dan HAM. Hal ini menjadi penting karena fenomena Pandemi COVID-19 bukan hanya masalah biomedis, namun juga masalah relasi manusia dengan lingkungan hidup, dengan manusia lainnya, dan juga dengan konstruksi sosial yang ada.

Policy Brief ditulis oleh Pusat Kajian Hukum, Gender, dan Masyarakat (Research Centre for Law Gender and Society) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dan dirumuskan dari Diskusi Publik “COVID-19 Dalam Perspektif Hukum Lingkungan dan HAM” yang diselenggarakan oleh Keluarga Mahasiswa Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada pada Hari Senin 20 April 2020 read more