Ditulis Oleh: Laras Susanti

Setelah mengklaim nol kasus Covid-19 hingga Februari, Indonesia kini telah mengkonfirmasi lebih dari 14.200 kasus infeksi dan 991 kematian. Namun angka kasus diperkirakan jauh lebih tinggi daripada data yang ada, dikarenakan pendataan / tingkat deteksi yang rendah.

Pandemi juga berdampak besar terhadap ekonomi di Indonesia. Pada awal April, diperkirakan 90 persen dari 1,5 juta pekerja di Indonesia kehilangan pekerjaan, atau dipulangkan dengan hanya sebagian kecil dari upah mereka. Kaum miskin kota menanggung beban dan risiko yang tidak proporsional dalam keadaan ekonomi yang berubah ini. Usaha kecil dan menengah telah menderita, dan banyak yang berjuang untuk membayar kembali pinjaman. read more

NARASUMBER

• Rimawan Pradiptyo (Pakar Ekonomi, Dosen FEB UGM)
• Nabiyla Risfa Izzati (Dosen FH UGM)
• Anis Hidayah (Founder Migrant Care)

Policy Brief ini bermaksud memberikan catatan kritis terhadap pengaruh RUU-CK terhadap kondisi ketenagakerjaan di Indonesia dari sudut pandang hukum ketenagakerjaan, dengan memberikan perhatian khusus terhadap nasib buruh perempuan dalam pusaran RUU-CK. Di samping itu, Policy Brief juga berusaha menelaah relevansi kelanjutan pembahasan RUU-CK di tengah pandemi COVID-19 saat ini dari sudut pandang ilmu ekonomi.

Policy Brief ini ditulis oleh Pusat Kajian Hukum, Gender, dan Masyarakat (Research Centre for Law Gender and Society) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Dirumuskan dari Serial Omnibus Law “Kritisi Atas RUU Cipta Kerja: Ancaman Krisis Perburuhan Indonesia” yang dilaksanakan oleh Unit Jaminan Mutu, Kurikulum, Akademik, dan Teknologi Informasil Fakultas Hukum UGM. read more

Narasumber: 

• Saeroni, S.Ag., M.H. (Manager Riset & Training Rifka Annisa)
• Sri Wiyanti Eddyono, S.H., LL.M., Ph.D (Dosen Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum UGM / Pusat Kajian LGS FH UGM)

Policy Brief ini bermaksud memberikan catatan kritis terhadap eksistensi Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga (RUU-KK). RUU-KK memiliki permasalahan-permasalahan krusial apabila ditinjau dari: (1) Semangat dasar (raison d’etre) dibentuknya RUU-KK; (2) Konsepsi Ketahanan Keluarga dalam RUU-KK yang menstigmatisasi dan mendomestifikasi peran perempuan; (3) Substansi RUU-KK yang memisahkan publik dan domestik dan bertentangan dengan peraturan lain yang bernuasa adil gender; (4) mendekriminalisasi kejahatan yang terjadi di ranah domestik, namun di sisi lain mengkriminalisasi suatu perbuatan yang seharusnya tidak bisa dianggap kejahatan. read more

Narasumber: 

• I Gusti Agung Made Wardana, S.H., LL.M., Ph.D
• Sri Wiyanti Eddyono, S.H., LL.M., Ph.D

Policy Brief ini berusaha menelusuri akar masalah COVID-19 dengan menggunakan dua pendekatan hukum, yaitu hukum lingkungan dan HAM. Hal ini menjadi penting karena fenomena Pandemi COVID-19 bukan hanya masalah biomedis, namun juga masalah relasi manusia dengan lingkungan hidup, dengan manusia lainnya, dan juga dengan konstruksi sosial yang ada.

Policy Brief ditulis oleh Pusat Kajian Hukum, Gender, dan Masyarakat (Research Centre for Law Gender and Society) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dan dirumuskan dari Diskusi Publik “COVID-19 Dalam Perspektif Hukum Lingkungan dan HAM” yang diselenggarakan oleh Keluarga Mahasiswa Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada pada Hari Senin 20 April 2020 read more

Pusat Kajian Law, Gender, and Society Fakultas Hukum UGM bersama dengan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), dan BPPM Mahkamah Fakultas Hukum UGM akan menyelenggarakan Mini-Conference yang mengusung tema “Privasi Data: Tantangan dan Ragam Perspektifnya” Kegiatan ini bertujuan untuk mendiskusikan isu-isu terkini terkait problem pelindungan data privasi dalam pemanfaatan teknologi digital di Indonesia, mengkampanyekan pentingnya privasi dan pelindungan data pribadi dalam pemanfaatan teknologi digital, serta mendiskusikan isu-isu strategis terkait perlindungan privasi data, yang dapat menjadi masukan penyempurnaan dalam penyusunan RUU Pelindungan Data Pribadi. read more

[MINI CONFERENCE – PRIVASI DATA: TANTANGAN DAN RAGAM PERSPEKTIFNYA]

Pusat Kajian Law, Gender, and Society Fakultas Hukum UGM bersama dengan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), dan BPPM Mahkamah Fakultas Hukum UGM akan menyelenggarakan Mini-Conference yang mengusung tema “Privasi Data: Tantangan dan Ragam Perspektifnya” Kegiatan ini bertujuan untuk mendiskusikan isu-isu terkini terkait problem pelindungan data privasi dalam pemanfaatan teknologi digital di Indonesia, mengkampanyekan pentingnya privasi dan pelindungan data pribadi dalam pemanfaatan teknologi digital, serta mendiskusikan isu-isu strategis terkait perlindungan privasi data, yang dapat menjadi masukan penyempurnaan dalam penyusunan RUU Pelindungan Data Pribadi. read more

Struktur Organisasi Pusat Kajian Law Gender and Society 

Tim Inti:

1. Ketua: Sri Wiyanti Eddyono, S.H., LL.M. (HR), Ph.D
2. Wakil Ketua: Susilo Andi Darma, S.H., M.Hum
3. Sekretaris: Diantika Rindam Floranti, S.H., LL.M
4. Bendahara: Rizky Septiana Widyaningtyas, S.H., M.Kn
5. Manager: Muhammad Ryandaru Danisworo, S.H., LL.M.
6. Asisten Manager: Felia Hermayenti, S.H.

Anggota:

Tentang Pusat Kajian Law, Gender, and Society (LGS)

Pusat Kajian Law, Gender, and Society (LGS) merupakan bagian dari Fakultas Hukum UGM dengan visi dan misi yang selaras dengan Fakultas Hukum UGM. Visi dari Fakultas Hukum UGM adalah untuk menjadi Fakultas Hukum berkelas dunia yang kompetitif, inovatif, mengabdi kepada kepentingan bangsa dan kemanusiaan dijiwai nilai-nilai budaya bangsa berdasarkan Pancasila.

Misi dari Fakultas Hukum UGM:

1. Menyelenggarakan pendidikan hukum yang unggul bertaraf internasional dan pengembangan ilmu hukum secara berkelanjutan.
2. Menyelenggarakan penelitian ilmu hukum yang bermanfaat bagi masyarakat.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat.
4. Menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga nasional dan internasional.

Pembentukan Pusat Kajian Law, Gender, and Society (LGS) merupakan inisiasi dari Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum UGM (MIH). MIH telah mengembangkan sistem pengajaran yang diharapkan lulusannya dapat mempelopori penguatan ilmu hukum. Lulusan MIH diharapkan memiliki kualitas dengan penguasaan ilmu hukum yang mampu memecahkan permasalahan hukum yang terjadi di dalam masyarakat, mendorong adanya perkembangan hukum baru yang responsif dan bermanfaat bagi masyarakat. read more